Israel Sedang Tak Suka dengan AS, Mengapa?

Presiden Amerika Serikat Barack Obama terus dilempari kritik oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Kritikan Netanyahu terkait sikap AS yang enggan memveto resolusi Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Seperti diketahui, bahwa resolusi PBB memutuskan agar menghentikan pembangunan permukiman Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Mengingat Israel telah melakukan langkah ilegal dengan terus melakukan pembangunan di dua wilayah bersengketa.

Resolusi itu diambil dengan sebelumnya melakukan pemungutan suara pada Jumat, (23/12). Negara dekat Israel, AS memilih untuk abstain. Karena sikap itulah, Israel mendapat teguran keras dari PBB untuk menghentikan proyek pembangunan permukiman.

Atas sikap AS tersebut, Netanyahu mengklaim bahwa pihaknya telah ditusuk dari belakang secara tidak langsung. Perdana Menteri Israel itu lantas menilai AS sengaja memutuskan hal demikian.

Sementara itu, Netanyahu dikabarkan melakukan aksi penolakan terhadap resolusi anti permukiman dengan mengajak seluruh warga Israel. Taj hanya itu, Netanyahu juga meminta keada pihak internasional untuk mengakui bahwa Tepi Barat adalah bagian dari wilayah Israel dan Yerusalem secara penuh dan utuh ibu kota Israel.

Untuk melawan resolusi PBB itu, Netanyahu menggelar doa bersama pada Seni 26 Desember 2016, malam. Tujuan dari doa bersama itu dianggap Netanyahu agar negara lain berpikir sama, yakni perlu menolak resolusi PBB.

“Saya ingin menyampaikan bagi negara yang memilih setuju resolusi itu, apakah benar tindakan mereka dengan menilai Israel menduduki tanah ini?” ujar Netanyahu.

Menariknya, penolakan permukiman itu sudah pernah dikeluarkan PBB untuk pertama kali pada 1979. Saat itu ditentukan bahwa adalah tindakan ilegal dan melanggar hukum internasional jika Israel membangun permukiman di wilayah tersebut.

Tapi sayangnya ngara zionis itu tak menurut, terbukti saat ini sekitar 570 ribu warga Israel telah tinggal di wilayah Tebi Barat dan Yerusalem Timur.

Menariknya, Benjamin Netanyahu langsung memanggil 10 duta besar negara-negara pendukung resolusi DK PNN. Pemerintah Israel menegur para diplomat itu karena negara mereka memberikan dukungan suara untuk resolusi.

Menteri luar negeri dan duta besar dari Inggris, Prancis, Rusia, China, Jepang, Ukraina, Angola, Mesir, Uruguay, Spanyol, Senegal dan Selandia Baru tidak akan diterima di Kementerian Luar Negeri Israel selama hubungan kerja dihentikan. Menurut Times of Israel, Selasa (27/12), para diplomat itu juga tidak akan diperkenankan melakukan pertemuan dengan PM Netanyahu.