you're reading...
Kekuasaan Duniawi

Salah Tafsir Reformasi di Bulan Mei, Soeharto Tetap Lengser

soeharto lengser

Bulan Mei akan segera tiba hanya dalam hitungan hari. Kenangan manis dan kelam pun tercatat dibulan kelima itu dalam sejarah perkembangan Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Tepat 21 Mei 1998 Soeharto lengser dari singgasana kekuasaanya.

Sebelum lengser, si Bapak Pembangunan kerap disuguhi aksi-aksi unjuk rasa oleh para mahasiswa yang kala itu mengingikan adanya sebuah reformasi. Hampir disetiap pelosok negeri, khususnya dikota-kota besar menggelar demonstrasi yang meminta adanya perubahan yang menyeluruh.

Memang, era orde baru kala itu kental dengan praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme. Bukan hanya kroni, pihak keluarga pun ikut juga berkuasa dengan diberi jabatan-jabatan strategis baik di eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sehingga tidak heran praktek merampok uang rakyat pun berjalan lancar dan aman. Hingga akhirnya negara saatitu seolah tidak memiliki dana untuk menjalankan roda pemerintahan. Maka tuntutan unjuk rasa pun tidak hanya sebatas menginginkan reformasi.

Aksi yang digagas oleh kebanyakan mahasiswa juga mengeluhkan meningginya harga kebutuhan pokok. Idiom baru pun lahir dan menjadi perbincangan saat itu, yakni kebutuhan sembilan bahan pokok (sembako). Aksi unjuk rasa pun merangkak masif saat dihadapkan pada naiknya harga bahan bakar minyak, yang kemudian berimbas pada naiknya harga angkutan umum, hingga kenaikan pada tarif dasar listrik dan seterusnya, dan seterusnya.

Hilangnya beras pun ikut menambah masalah sosial kian pelik. Secara ekonomi pun orde baru diserang, dengan melambungnya harga tukar Dollar Amerika terhadap Rupiah sebasar Rp 10.000. Dampaknya pun pergerakan untuk melengserkan ‘Bapak’ pun kian besar.

Tapi yang menarik dari segala peristiwa yang menjadi alasan pelengseran Soeharto adalah simpang siurnya pernyataan para menteri Kabinet Pembangunan terkait tuntutan mahasiswa yang menginginkan reformasi. Kesimpang siuran dan perbendaan cara menafsirkan membuat kata reformasi memiliki dua pengertian kala itu. Pengertian reformasi yang dipahami mahasiswa berbeda dengan makna reformasi yang diakui oleh Soeharto beserta para menteri dan juga petabat tinggi Istana Negara lainnya.

Pada tanggal 1 Mei 1998, berlangsung silaturahmi dan konsultasi evaluasi keadaan setelah Sidang Umum MPR 1998 di gedung Bina Graha, yang dihadiri oleh Wakil Presiden BJ Habibie, Ketua MPR/DPR Harmoko beserta para Wakil MPR/DPR seperti Abdul Gafur, Ismail Hasan Metareum, Syarwan Hamid, dan Fatimah Achmad. Juga hadir dalam pertemuan yang dipimpin langsung oleh Presiden Soeharto adalah pimpinan partai politik dan Golongan Karya.

Dari kalangan Golkar hadir pimpinan DPP yakni Siti Hardiyanti Rukmana (Mbak Tutut) yang kala itu juga menjabat sebagai Menteri Sosial. Sekitar 54 orang juga hadir dalamm pertemuan yang berlangsung selama lebih kurang 70 menit. Awal mula kesimpangsiuran terkait pemaknaan reformasi pun dimulai. Menteri Penerangan Alwi Dahlan, Menteri Dalam Negeri R Hartono, dan Menteri Sekretaris Negara Saadilah Mursjid melakukan jumpa pers dengan para wartawan di Bina Graha.

Hartono dan Alwi Dahlan menyampaikan jika Soeharto tidak anti terhadap gerakan-gerakan reformasi yang saat itu gelinding secara liar. Di depan para wartawan, keduanya menyebut jika reformasi sesungguhnya bukanlah barang baru di Indonesia. Sebab di era Majapahit pun telah berlangsung yang namanya reformasi. Lantas kedua menteri itu menjelaskan bahwa amanat reformasi sesungguhnya telah tertuang dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1998 yang memiliki masa waktu hingga 2003.

Atas penyampaian tersebut, publik termasuk mahasiswa di dalamnya serta media massa, menafsirkan jika reformasi baru bisa digelar setelah 2003. Atau dengan bahasa lain, sepanjang 1998 hingga 2003 reformasi tidak boleh ada di Nusantara. Sabtu, 2 Mei 1998, kedua menteri langsung dipanggil kembali oleh Soeharto agar meluruskan pernyataan terkait makna ferormasi yang salah dipersepsi.

Ralat pernyataan pun disampaikan kembali oleh kedua menteri dengan menggelar jumpa pers di Istana Negara. Pernyataan terkait reformasi pun diulang kembali. Namun ada penambahan penjelasan yang menyebut, antara 1998 hingga 2002 dijadikan waktu persiapan untuk reformasi melalui Pemilihan Umum 2002 dan Sidang Umum MPR 2003.

Terkait ralat tersebut, beberapa wartawan diundang ke ruang kerja Mensesneg Saadilah Mursjid untuk kemudian ditekankan agar tidak salah dalam membuat pemberitaan.

“Jangan sampai salah, ya, beritanya besok,” jelas Saadilah waktu itu.

Alih-alih dapat dipahami dan meredakan stabilitas nasional, kemunculan berita ralat justru disikapi oleh beberapa tokoh perguruan tinggi yang menilai pernyataan menteri itu tidak karuan, simpang siur, dan amburadul. Kekisruhan justru makin tak terelakan berkat berita ralat tersebut. Krisis ekonomi malah kian memburuk yang imbasnya berpotensi melahirkan krisis lain yang lebih multidimensi.

Kala itu jelas jika Istana Kepresidenan tidak menangkap dan tidak pula mendengar suara mahasiswa yang hampir tidak pernah tersurat ataupun terucapkan di seluruh media massa. Pelengseran pun akhirnya tetap terjadi.

 

Advertisements

About syukronachmad

iam a journalis, i love Juventus Football Club, iam aMoslem, and iam Nasionalism

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: