you're reading...
Khas Syukronachmad

Pembangunan Nasional ‘Abu-Abu’, GBHN Dimana Engkau?

Pemerintahan yang baik dan memiliki efektifitas bekerja tentunya harus bisa mengkombinasikan antara tujuan bernegara serta menyejahteraakan rakyat. Artinya, pejabat negara harus memulai mendengar aspirasi rakyatnya sebelum memulai menjalankan amanah jabatannya.

Hal sedemikian itu, oleh rezim Orde Baru dikenal dengan istilah Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Dalam pengertian lain, GBHN adalah arah dan strategi pembangunan nasional guna terciptanya masyarakat adil dan makmur segaris dengan cita-cita Pancasila.

Pemerintah di dalam GBHN diikat untuk selalu bijaksana baiak dalam melangkah serta menyasar kerja-kerja yang bisa mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara.

Maka dari itu, pemerintah dalam melaksanakan amanahnya haruslah memiliki fungsi GBHN yang tak lain sebagai haluan ke arah mana pembangunan nasional ditujukan. Kemudian, GBHN itu juga termasuk alat untuk mencitrakan masa depan negara.

Jika GBHN itu adalah ethos pembangunan nasional dan ethos itu adalah perilaku, maka ethos pembangunan nasional itu adalah bagaimana pembangunan nasional harus dilaksanakan.

Setelah era refosmasi menggantikan rezim orde baru (orba), rupanya arah pembangunan nasional tak lagi rinci dan cenderung bias, bahkan tanpa hasil. Masyarakat justru tak merasa lebih baik ketimbang era Orba.

Kemudian bermunculan stiker-stiker mereka yang rindu akan sosok Bapak Pembangunan Soeharto dengan pesan ‘Piye Kabare? Penak jamanku toh?’. Idiom dalam pesan yang kurang lebih bermakna ‘“Bagaiana kabarnya? Lebih enak zaman ku kan?’ bermunculan dan banyak diserukan oleh masyarakat tanah air golongan bawah. Mereka-mereka itulah yang banyak menempel stiker-stiker tersebut.

Gambar Pak Harto dengan tambahan kalimat tersebut sesungguhnya dapat dimaknai bahwa orba lebih berhasil melakukan pembangunan nasional, yakni berjalannya dengan baik GBHN yang kemudian dijabarkan secara mendalam dalam Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun).

Seperti yang telah disinggung di bagian atas, GBHN adalah sebuah catatan rencana pembangunan yang berdasarkan keinginan bersama rakyat Indonesia secara menyeluruh (garis besar) yang dibuat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang kala itu diibartakan sebagai sebuah lembaga tertinggi negara atau pun miniatur rakyat dalam pemerintahan.

Semua rencana pembangunan negara termaktub dalam GBHN yang dibuat MPR untuk selanjutnya dieksekusi oleh presiden sebagai mandataris MPR.

Dengan GBHN, presiden sebagai eksekutif tak bisa sembarangan dalam mengeksekusinya. Mengingat selain rancangan pembangunan, GBHN juga mencantumkan aturan-aturan jalannya pembangunan negara yang berlandaskan pada UUD 45. Seperti diketahui bahwa seluruh cita-cita negara Indonesia tertulis dalam UUD 45.

Setelah GBHN terbentuk, kemudian rezim orde baru di bawah kendali presiden dan wakil presiden membentuk Repelita. Inilah yang membuat pembangunan era Soeharto terkesan terlihat rapi dan menunjukan perkembangan.

Resepnya tak lain adalah pemerintah mampu menjabarkan GBHN sebagai landasan negara dalam proses pembangunan nasional. Pemerintah tak diberikan ruang untuk melakukan hal di luar dari kesepakatan yang telah disusun dalam GBHN.

Jika sistem seperti GBHN ini kembali diterapkan di era kekinian. Seharusnya, pemerintah dalam hal ini presiden bersama partai politik koalisinya tak akan bisa bermain-main. Mengingat, pemerintah, dalam hal ini presiden, akan mempertanggungjawabkan perjalanan pembangunannya di hadapan MPR.

Sayangnya, selain sistem GBHN yang tak lagi diterapkan, MPR sebagai lembaga tertingi negara telah dilucuti kewenangannya. Padahal, MPR dalam menyusunan GBHN telah melakukan peninjauan atas kebutuhan dan masalah-masalah di tengah masyarakat. Mengingat masyarakatlah yang menikmati hasil dari pembangunan nasional itu.

Maka dari itu, setiap daerah di Indonesia harus mengikuti pembangunan dan peraturan yang berasal dari pemerintah pusat, agar perencanaan pembangunan itu berjalan merata setiap daerah. Tapi kelemahan dari ini adalah mematikan inovasi masyarakat daerah untuk membangun daerahnya. Jadi bisa diartikan otonomi daerah pada orde baru belum menguat seperti zaman reformasi.

Matiya GBHN dan bisakah menghidupkan kembali?

Sayangnya dewasa ini istilah GBHN tak lagi terdengar. Hal itu seiring lahirnya era reformasi yang yang membuat MPR tak lagi menyandang sebagai lembaga tertinggi negara, melainkan posisinya setara dengan lembaga trias politica lainnya. Dengan demikian, tugas MPR dalam menyusun GBHN untuk kemudian dikerjakan dan dipertanggungjawabkan oleh presiden tak lagi diperlukan.

Akhirnya, mekera yang mencalonkan diri sebagai presiden di era reformasi diwajibkan untuk memiliki visi-misi untuk merencanakan pembangunan nasional. Dengan dalih langsung dipilih rakyat dan tidak lagi sebagai mandataris MPR, maka program pembangunan yang dilakukan presiden menjadi sulit untuk dipertanggungjawabkan.

Selain karena MPR tak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, hilangnya GBHN juga disebabkan karena adanya amandemen Undang–undang yang menghasilkan penguatan daerah otonom berdasarkan UU hasil amandemen yaitu (UU Nomor 22/1999 dan UU Nomor 25/1999 yang telah diganti dengan UU Nomor 32/2004 dan UU Nomor 33/2004).

Sehingga pembangunan nasional direncanakan oleh presiden dan berdasarkan UU dan peraturan presiden, bukan oleh MPR. Tak heran juga Indonesia mengalami kemunduran dalam pembangunan. Sebagai mana diungkapkan oleh Purwo Santoso yang dikutip dari ugm.ac.id bahwa “Ada empat sistem perencanaan pembangunan yang berlaku saat ini di Indonesia, perencanan di tingkat desa, kabupaten/kota, propinsi dan nasional.

Sayangnya, keempat lapis perencanaan ini tidak saling bersinggungan karena adanya benturan logika proses pemerintahan. Atas nama nasional, pemerintah pusat ingin rencananya dijadikan acuan pemerintah daerah, sebaliknya pemerintah daerah atas nama apirasi rakyat merasa mendapat ijin menutup mata terhadap agenda nasiona. Benturan logika itulah membuat proses pembangunan menjadi kurang memuaskan.

Padahal, sebagai negara berkembang, Indonesia sangat membutuhkan GBHN. Lantas, mungkinkah GBHN kembali diberlakukan? Bisa saja, asalkan undang-undang otonom daerah itu diamandemen. Maka dari itu, jika ingin menghidupkan kembali GBHN, MPR harus mengamandemen undang–undang yang tidak sesuai dengan GBHN. Selanjutnya, MPR sebagai lembaga juga harus kembali berstatus tertinggi.

Advertisements

About syukronachmad

iam a journalis, i love Juventus Football Club, iam aMoslem, and iam Nasionalism

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: