you're reading...
Khas Syukronachmad

Pancasila Lahir dan Berdarah,

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila yang pada prakteknya mulai tahun ini 1 Juni akan dijadikan hari libur nasional berlaku tahun ini. Hal yang dilakukan Jokowi setidaknya membuka harapan agar nilai-nilai Pancasila bisa dijadikan pedoman dan diaplikasikan lebih dalam tak hanya sekdar hanya sebagai hafalan.

Pancasila lahir sebagai dasar ataupun ideologi bangsa untuk digunakan sebagai rujukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara oleh seluruh lapisan masyarakat baik oleh pejabatnya maupun rakyatnya.

Meski tidak ditempatkan sebagai sebuah aturan, setidaknya Pancasila sebagai dasar negara menjadi rujukan atau sumber hukum dari segala aturan atau pun kebijakan yang ada. Semua aturan tak boleh melenceng dari yang lima, meski pun hakikatnya kehidupan bermasyarakat terus berkembang mengalami perubahan.

Puluhan tahun yang lalu, para bapak pendiri bangsa telah sepakat bahwa Pancasila selain sebagai dasar atau ideologi negara juga ditempatkan pada posisi tertinggi dalam hukum di Indonesia. Pancasila menjadi harga mati sebagai pedoman dan arah bagi setiap bangsa Indonesia dalam menyusun dan memperbaiki kondisi hukum di Indonesia. Mengingat bahwa hukum terus berubah dan mengikuti perkembangan masyarakat, maka setiap perubahan yang terjadi akan selalu disesuaikan dengan cita-cita bangsa Indonesia yang mengacu pada Pancasila.

Lahirnya Pancasila

Lahirnya Pancasila dimulai dari dibentuknya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau kala itu dikenal dengan istilah ‘Dokuritsu Junbii Chosakai’. Badan ini lahir sebagai upaya mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia dengan menjanjikan bahwa Jepang akan membantu proses kemerdekaan Indonesia. Tugas dari BPUPKI sendiri adalah mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan hal-hal yang diperlukan dalam usaha pembentukan negara Indonesia merdeka.

BPUPKI langsung menggelar sidang antara 28 Mei hingga 1 Juni 1945 dengan agenda pembahasan pembentukan negara Indonesia, filsafat negara ‘Indonesia Merdeka’ serta merumuskan dasar negara Indonesia.

Tak ada perdebatan yang alot terkait pembahasan soal bentuk negara Indonesia. Mayoritas anggota BPUKI yang hadir secara bulat menyepakati bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kemudian agenda sidang dilanjutkan dengan merumuskan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk hal ini, BPUPKI harus merumuskan dasar negara Republik Indonesia terlebih dahulu yang akan menjiwai isi dari Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri, sebab Undang-Undang Dasar adalah merupakan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk menentukan hal tersebut, maka agenda sidang BPUPKI yang pertama ini membuka ruang kepada tiga tokoh pergerakan nasional untuk mengajukan pendapatnya tentang dasar Negara Republik Indonesia. Ketiga tokoh tersebut ialah, Mohammad Yamin, Soepomo dan Soekarno. Dalam pidatonya, ketiga tokoh tersebut sama-sama menawarkan lima poin atau dasar.

Mohammad Yamin menawarkan Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan dan Kesejahteraan Rakyat yang disampaikannya pada 29 Mei 1945. Selang dua hari kemudian giliran Soepomo yang menawarkan konsep dasar negara menurutnya, diantaranya Persatuan, Kekeluargaan, Mufakat dan Demokrasi, Musyawarah dan Keadilan Sosial yang kemudian dikenal dengan Dasar Negara Indonesia Merdeka.

Sedangkan Soekarno yang tampil terakhir menawarkan konsep Pancasila sebagai dasar negara. Dalam pidatonya di hadapan BPUKI pada 1 Juni 1945, Soekarno menyebutkan Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme dan Peri Kemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial dan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar negara. Pidato Soekarno tentang lima sila tersebut sesungguhnya menjadi cikal bakal lahirnya Pancasila.

Tak berhenti di situ, Soekarno kemudian menegaskan soal konsep serta rumusan Pancasila yang dinyatakannya itu masih bisa diperas menjadi Trisila (Sosionasionalisme, Sosiodemokrasi, Ketuhanan Yang Berkebudayaan). Adapun, kata Soekarno saat itu, jika Trisila itu pun hendak ingin diperas kembali ia menamakannya sebagai Ekasial atau satu sila, yakni Gotong Royong.

Inilah upaya Soekarno untuk meyakinkan peserta sidang bahwa konsep yang dimilikinya berada dalam kerangka satu-kesatuan yang tak bisa dipisah-pisahkan. Dengan demikian, masa sidang BPUPKI yang pertama ini dikenang sebagai detik-detik lahirnya Pancasila sekaligus menetapkan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila.

Pengkhianatan dan Melawan Pancasila

Gerakan DI/TII

Negara Islam Indonesia (NII) atau Darul Islam (DI) Tentara Islam Indonesia (TII) sempat menjadi pihak yang melawan Pancasila. Berdiri pada 7 Agustus 1942 di Tasikmalaya, Jawa Barat, oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo organisasi ini setidaknya sebanyak tiga kali melakukan pemberontakan.

Diawali pada Gerakan DI/TII di Jawa Barat tepatnya saat terjadi penarikan pasukan TNI dari wilayah yang diduduki Belanda ke wilayah RI seperti yang dirujuk dalam perundingan Renville. Hanya saja, anggota Hizbullah dan Sabilillah yang memang ikut membantu perjuangan tanah air saat itu memilih untuk tak mentaati perundingan Renville. Hingga akhirnya kedua laskar itu berada di bawah pengaruh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo.

Kartosoewirjo maki lama menunjukan sikap yang membahayakan persatuan dan kesatuan nasional. Rakyat pun sangat dirugikan karena Kartosuwirjo dan anggotanya melakukan teror, pembunuhan, pengrusakan, dan pengambilan harta kekayaan masyarakat secara paksa. Penumpasan Gerakan DI/TII di Jawa Barat memakan waktu yang lama.

Baru pada tahun 1960-an, Divisi Siliwangi mulai melancarkan operasi secara terstruktur dan besar-besaran. Dengan dibantu rakyat dalam Operasi Pagar Betis, pada saat tahun 1962 gerombolan DI/TII akhirnya bisa dihancurkan. Kartosoewirjo ditangkap di Gunung Geber dan kemudian dihukum mati.

Perjuangan DI/TII rupanya juga memperoleh dukungan di Jawa Tengah dengan tokoh utamanya adalah Amir Fatah yang diketahui sebagai pejuang dan komandan laskar Hizbullah. Kekuatan DI/TII di Jawa Tengah kian nyata saat Amir sukses mempengaruhi laskar Hizbullah yang ingin bergabung dengan TNI di Tegal untuk membelot.

Barulah pada 23 Agustus 1949, Amir Fatah memproklamasikan diri dan bergabung dengan DI/TII Kartosoewirjo sekaligus membentuk pemerintah tandingan di daerahnya.

Pemerintah lalu membentuk pasukan Benteng Raiders untuk menghadapi gerakan tersebut. Denan pasukan ini, pemerintah menggelar operasi Gerakan Banteng Negara. Sisa-sisa gerakan DI/TII di Jawa Tengah kemudian berhasil dikalahkan oleh pemerintah melalui Operasi Guntur.

Pada mulanya gerakan DI/TII di Jawa Tengah sudah mulai terdesak oleh TNI. Namun, pada bulan Desember 1951 mereka menjadi kuat kembali karena mendapat pertolongan dari Batalyon 426. Batalyon 426 di daerah Kudus dan Magelang memberontak dan menggabungkan diri menjadi DI/TII.

Kekuatan Batalyon pemberontak ini dapat dihancurkan. Sisa-sisanya lari ke Jawa Barat berbagabung dengan DI/TII Kartosuwirjo.

Untuk mengatasi pemberontakan itu, segera dibentuk pasukan Banteng Raiders. Pasukan itu selanjutnya mengadakan operasi kilat yang dinamakan Gerakan Banteng Negara (GBN). Pada tahun 1954, gerakan DI/TII di Jawa Tengah dapat dikalahkan setelah pusat kekuatan gerakan DI/TII di perbatasan Pekalongan-Banyumas dihancurkan.

Tak hanya terjadi di Jawa Tengah, gerakan yang sama juga meletus di wilayah Kalimantan Selatan atau dikenal dengan sebutan Gerakan DI/TII Ibnu Hadjar yang berlangsung antara 1950 hingga 1959. Misinya masih sama, yakni mendirikan negara Islam atau keluar dari Pancasila.

Hanya saja kali ini pemerintah melalui ABRI (TNI-Polri) tak banyak kompromi terhadap Ibnu Hadjar dan pengikutnya. Meski sempat diawali aksi diplomasi bahwa akan menampung Ibnu Hadjar masuk ke dalam tubuh ABRI seandainya ia menyerah. Tapi yang dipilihnya tetap memberontak hingga akhirnya pada 1959 gerakan tersebut betul-betul dilumpuhkan.

Sulawesi juga ikut menjadi bagian dari pemberontakan. Gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakar yang merupakan pejuang kemerdekaan yang saat itu diketahui ikut berjuang di PUlau Jawa. Setelah kemerdekaan RI diproklamirkan, Kahar Muzakar kembali ke Sulawesi Selatan.

Rupanya ia berhasil menghimpun kekuatan militer dengan menjadi pemimpin laskar-laskar gerilya di Sulawesi Selatan atau dikenal dengan Komando Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS). Puncaknya pada Januari 1952, Kahar Muzaka mendeklarasikan bahwa Sulawesi Se;atan adalah bagian dari Negara Islam Indonesia di bawah pimpinan Kartosoewirjo.

Pemerintah memutuskan untuk mengambil tindakan tegas dan mulai melancarkan operasi militer. Operasi penumpasan pemberontakan Kahar Muzakar memakan waktu yang lama. Pada bulan Februari 1965, Kahar Muzakar tewas dalam suatu penyerbuan. Bulan Juli 1965, Gerungan (orang kedua setelah Kahar Muzakar) dapat ditangkap. Dengan demikian berakhirlah pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan.

Gerakan DI/TII Daud Beureueh di Aceh pada 1953-1962, yang saat itu menyatakan bahwa Aceh merupakan bagian Negara Islam Indonesia di bawah pimpinan Imam Kartosoewirjo pada tanggal 20 September 1953. Sebagai ulama dan mantan Gubernur Militer, Daud Beureuh sangat mudah mendapatkan pengikut. Tak hanya itu, Duad pun berhasil mempengaruhi sejumlah pejabat pemerintah di Aceh, khususnya di daerah Pidie. Tak butuh waktu lama, Daud berhasil menguasai setengah dari wilayah Aceh saat itu.

Hingga akhirnya perjuangan Daud terhenti pada 1962 dalam sebuah Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh yang diinisiasi oleh Panglima Kodam I Kolonel Jenderal Makarawong. Sebelumnya, Daud Beureuh sempat dipukul mundur oleh operasi pemulihan ABRI (TNI-Polri) yang akhirnya memaksa melanjutkan pemberontakannya di hutan-hutan.

Pemberontakan PKI Musso 1948

Sesungguhnya inilah awal cerita dari segala bentuk pemberontakan yang terjadi di tanah air pasca proklamasi kemerdekaan. Tokoh utama dalam pemberontakan ini adalah Musso yang tak suka jika Indonesia berpaham Pancasila. Bersama dengan Partai Komunis Indonesia Musso menginginkan bangsa Indonesia berpaham sosialis komunis.

Wajar saja jika Musso menghendaki hal tersebut, mengingat dirinya belajar dari Soviet kemudian segera membentuk gerakan separatis guna mewujudkan cita-citanya membentuk negara komunis Indonesia. Gerakan yang dipimpin oleh Musso ini berjalan cukup baik awalnya. Ia bahkan sempat menguasai Madiun dan kemudian mendeklarasikan negara komunis buatannya.

TNI sebagai aparat pun tak diam saja dengan gerakan membahayakan ini. Kemudian atas perintah Jenderal Sudirman, tentara berhasil menumpas gerakan ini. Sang tokoh utama itu tewas sedangkan beberapa yang lain seperti DN. Aidit berhasil meloloskan diri. Setidaknya 300 orang berhasil diringkus dalam pemberontakan pertama di NKRI ini.

Pengkhianatan G 30 S PKI
Penumpasan pemberontakan PKI di Madiun 1948 yang tidak tuntas rupanya menjadi cikal bakal pemberontakan terhadap Pancasila kali kedua oleh kelompok komunis. Perlahan tapi pasti, komunis kembali tumbuh subur dan makin diterima keberadaannya.

Hal ini membuat mereka pun makin jumawa dan akhirnya jadi sebuah organisasi besar. Tujuan mereka pun sama seperti PKI tahun 1948 yakni membangun negara komunis di Indonesia.

Hingga pada puncaknya, PKI melakukan penculikan kepada para perwira tinggi angkatan darat dan kemudian membunuh mereka pada tanggal 30 September 1965. Rencana kudeta ini berhasil pada awalnya, namun pemerintah tak tinggal diam dan akhirnya melakukan serangan balasan. Aksi yang dipimpin Soeharto ini berhasil dan membuat PKI hanya tinggal sejarah saja.

Bersyukur deretan kejadian di atas bisa segera ditumpas pada masanya. Jika tidak, mungkin keadaan negara ini sekarang benar-benar berbeda. Harapannya, jangan sampai ada lagi hal-hal semacam ini di masa depan. Sudah cukup bangsa ini menderita selama ratusan tahun penjajahan serta deretan pemberontakan.

Pancasila Hari Ini

Kesaktian Pancasila kembali diuji dewasa ini dengan maraknya aksi unjuk rasa yang tidak mencerminkan sikap sila ketiga persatuan Indonesia. Di awali ucapan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang mengungkit soal isi kitab suci membuat umat Islam yang dipimpin oleh Habib Rizieq geram. Di sisi lain, pemerintah seperti tak memiliki upaya penegakan hukum atas hal yang dilakukan Ahok yang dituding telah menistakan agama.

Tak adanya kepastian hukum, membuat umat Islam kian garang membela agamanya terlebih kitab sucinya dianggap dipakai untuk membohongi. Maka lahir lahi aksi bela Islam pertama pada 14 Oktober 2016 dan diikuti dengan aksi lanjutannya seperti 411, 212, 112, 212, 313 dan ditutup pada Aksi 5 Mei menjelang putusan sidang terkait kasus penistaan agama.

Ahok pun divonis pengadilan dengan dua tahun hukuman penjara. Massa pendukung mantan gubernur DKI Jakarta itu tak terima. Maka digelarlah aksi nyalakan lilin di sejumlah daerah yang rupanya justru memicu benturan.

Setidaknya massa yang dipimpin Rizieq Shihab atau pun massa pendukung Ahok masing-masing mengklaim sebagai gerakan yang pro Pancasila. Tapi di sisi yang lain keduanya juga sama-sama mengklaim bahwa gerakan di luar kelompoknya merupakan perilaku yang anti Pancasila. Setidaknya percikan tersebut tak sampai mengulang kejadian kelam yang harus diselesaikan dengan jalan komando militer yang banyak menyemburkan darah.

Kisruh yang awalnya berbau politis terkait Pilkada DKI Jakarta, kian hari justru melebar menjadi isu antar etnis dan agama. Kisah pilu 1998 yang menjadikan kaum Tionghoa sebagai target kekerasan belakangan kembali digaungkan yang sesungguhnya tak mencerminkan sikap pancasilais.

Tapi setidaknya, pemerintah yang berkuasa saat ini menghendaki agar setiap warga negara atau seluruh penghuni tanah air bisa kembali menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila.

Hal itu diperlihatkan Joko Widodo saat menjadikan 1 Juni sebagai hari libur nasional sekaligus menetapakan sebagai Hari Lahir Pancasila. Ia pun berencana bakal mengadakan Pekan Pancasila. Berbagai kegiatan mengisi ‘Pekan Pancasila’ yang akan diselenggarakan mulai tanggal 29 Mei hingga 4 Juni 2017. Adapun tema Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2017 adalah “Saya Indonesia, Saya Pancasila”.

Pekan Pancasila dilahirkan rezim yang memang memiliki kedekatan dengan Soekarno ini adalah sebagai bentuk penguatan dan memperkenalkan ulang dasar-dasar Pancasila agar menarik minat generasi muda terhadap Pancasila.

Setidaknya hingga saat ini Pancasila masih kokoh sebagai ideologi bangsa tetap dengan lima poin yang disepakati para bapak bangsa kala itu. Yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan ang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan serta Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Advertisements

About syukronachmad

iam a journalis, i love Juventus Football Club, iam aMoslem, and iam Nasionalism

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: